Tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta per bulan untuk periode 2024-2029 langsung menjadi pusat perhatian. Kebijakan ini muncul setelah rumah jabatan anggota dianggap tidak layak huni dan diserahkan kepada Kementerian Keuangan serta Kementerian Sekretariat Negara.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan, sudah rusak parah. Dibangun sejak 1988, banyak bangunan bocor saat hujan dan tidak ekonomis untuk diperbaiki. Karena alasan itu, anggota DPR kini menerima tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas lama.
Latar Belakang Pemberian Tunjangan Rumah DPR
Penetapan tunjangan rumah DPR bukan tanpa dasar. Menurut Indra Iskandar, angkanya ditentukan melalui survei harga rumah di berbagai kawasan elit Jakarta. Area yang dijadikan acuan meliputi Kebayoran, Semanggi, Senayan, hingga Jabodetabek. Hasil survei menunjukkan biaya sewa rumah tiga kamar di lokasi tersebut mencapai puluhan juta per bulan.
Tunjangan rumah DPR ini hanya berlaku untuk anggota, sedangkan pimpinan DPR tetap menggunakan rumah dinas. Banyak pihak menilai tunjangan rumah DPR Rp 50 juta per bulan setara dengan biaya sewa rumah di sekitar Senayan.
Pernyataan dan Klarifikasi dari Pihak DPR
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, sempat memicu perdebatan publik dengan pernyataannya mengenai biaya kos. Awalnya ia menyebutkan bahwa biaya kos Rp 3 juta per hari, sehingga bila dikalikan hari kerja menghasilkan Rp 78 juta per bulan.
Namun, Adies kemudian mengoreksi ucapannya dengan menyatakan bahwa biaya kos Rp 3 juta yang ia maksud adalah per bulan. Menurutnya, tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta cukup wajar, mengingat anggota dewan membutuhkan hunian yang nyaman untuk mendukung kinerja mereka. (Sumber : Detik.com)
Kritik Publik atas Tunjangan Rumah DPR

Komentar Adies mendapat sorotan dari masyarakat, termasuk influencer Jerome Polin. Ia menyoroti kekeliruan perhitungan biaya kos yang disampaikan Adies. Menurut Jerome, jika kos Rp 3 juta per bulan, maka anggota DPR masih menyisakan Rp 47 juta dari tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta.
Jerome juga menambahkan bahwa bila benar Rp 3 juta per hari, maka itu setara menginap di hotel mewah. Kritik ini semakin menambah perdebatan mengenai transparansi dan kewajaran tunjangan tersebut.
Potensi Penggunaan Tunjangan Rumah DPR
Dengan tunjangan Rp 50 juta per bulan, anggota DPR dapat menyewa rumah di kawasan elit Jakarta. Beberapa lokasi populer menurut ahli properti adalah Senayan, Permata Hijau, Kebayoran Baru, hingga Senopati. Daerah lain seperti Pondok Indah, Cipete, dan Fatmawati juga menjadi pilihan karena akses MRT yang mudah.
Hunian yang sesuai dengan nilai tunjangan rumah DPR umumnya berupa rumah kelas A berukuran 400-500 m² dengan fasilitas kolam renang dan garasi luas. Biaya sewa rumah di Kebayoran Baru berkisar Rp 300-400 juta per tahun, sedangkan di Patal Senayan bisa mencapai Rp 450 juta per tahun.
Selain rumah tapak, anggota DPR juga bisa memilih apartemen eksklusif di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H Thamrin. Apartemen dengan luas 250-300 m² dan empat kamar tidur biasanya dilengkapi fasilitas lengkap seperti pusat kebugaran, kolam renang, hingga area bermain anak.
Dengan tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, para anggota legislatif memiliki keleluasaan untuk menentukan hunian sesuai kebutuhan dan lokasi strategis di Jakarta.
Baca Juga: Prabowo Tarik Utang Baru Rp 781,9 Triliun di Tahun 2026




