Prabowo tarik utang baru diproyeksikan mencapai Rp 781,87 triliun pada 2026 sesuai RAPBN 2026. Angka ini akan menjadi pembiayaan utang terbesar setelah pandemi Covid-19.
Metode pembiayaan utang terbagi dalam dua jalur utama, yaitu penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman. SBN terdiri dari surat utang negara (SUN) serta surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara. Sementara pinjaman bersumber dari luar negeri dan dalam negeri.
Secara rinci, pembiayaan melalui SBN mencapai Rp 749,19 triliun. Angka ini naik dari outlook APBN 2025 sebesar Rp 585 triliun. Pinjaman neto tercatat Rp 32,6 triliun, turun 74,9 persen dibanding outlook 2025 senilai Rp 130,3 triliun. Pinjaman dalam negeri neto bahkan negatif Rp 6,5 triliun, sementara pinjaman luar negeri neto Rp 39,2 triliun.
Tujuan Utang Baru dalam RAPBN 2026

RAPBN 2026 mencatat tujuan utama Prabowo tarik utang baru adalah meredam gejolak ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan (Sumber : CNN Indonesia). Pemerintah ingin memastikan APBN tetap mampu membiayai program prioritas di tengah risiko global.
Kebijakan anggaran ekspansif ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal negara. Dengan cara ini, APBN dapat menjaga pertumbuhan ekonomi serta mencapai target pembangunan jangka panjang.
Perbandingan Utang Pemerintah dari Tahun ke Tahun
Rencana Prabowo tarik utang baru sebesar Rp 781,87 triliun menjadi yang tertinggi setelah pandemi. Data historis penarikan utang pemerintah menunjukkan:
| Tahun | Jumlah Utang (Rp Triliun) |
|---|---|
| 2021 | 870,5 |
| 2022 | 696,0 |
| 2023 | 404,0 |
| 2024 | 558,1 |
| 2025* | 715,5 |
| 2026 | 781,9 |
Angka 2026 melampaui proyeksi 2025, 2024, 2023, dan 2022, meski masih di bawah puncak pandemi 2021.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dan Dampaknya Ke Masyarakat
Prinsip Pengelolaan Utang dan Defisit Anggaran
Pemerintah menegaskan Prabowo tarik utang baru akan dilakukan secara hati-hati. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut prioritas tetap pada penarikan utang dalam negeri agar lebih aman.
Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) stabil dalam tiga tahun terakhir di level 39,96 persen. RAPBN 2026 juga memaparkan tiga prinsip pengelolaan utang:
Akseleratif - Utang digunakan sebagai katalis untuk percepatan pembangunan.
Efisien - Penerbitan utang memperhatikan biaya minimal melalui pengembangan pasar keuangan.
Seimbang - Portofolio utang dijaga tetap optimal dengan risiko yang bisa ditoleransi.
RAPBN 2026 memproyeksikan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Belanja negara mencapai Rp 3.786,5 triliun, lebih tinggi dari target pendapatan Rp 3.147,7 triliun.
Prabowo tarik utang baru menjadi bagian strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal di tengah tantangan global.




