Pajak Emas Nol Persen Kini Berlaku untuk Konsumen Akhir
Mulai 1 Agustus 2025, kebijakan pajak emas nol persen resmi diterapkan untuk pembeli akhir atau konsumen individu. Pemerintah menghapus kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan oleh rumah tangga.
Langkah ini memberi kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Sebelumnya, pembeli dan penjual sama-sama berpotensi dipungut pajak, yang menyebabkan tumpang tindih pungutan.
Dengan kebijakan baru ini, masyarakat tidak perlu lagi menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Khusus transaksi di bawah Rp10 juta, pembebasan berlaku otomatis tanpa syarat tambahan.
Jika nilai pembelian melebihi Rp10 juta, PPh Pasal 22 tetap dikenakan, tetapi tarifnya lebih rendah dari sebelumnya.
Penurunan Tarif Pajak bagi Lembaga Keuangan Bullion
Selain pajak emas nol persen untuk individu, aturan baru juga mengatur lembaga keuangan yang menjalankan bisnis bullion. Bullion bank dengan izin resmi dari OJK kini dikenai tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari nilai pembelian emas batangan.
Tarif ini turun drastis dari sebelumnya 1,5%. Penurunan tarif ini bertujuan mendorong transaksi emas melalui lembaga formal yang diawasi.
Lembaga jasa keuangan bullion kini bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22. Namun, pembelian dengan nilai maksimum Rp10 juta dibebaskan dari kewajiban pungut.
Skema ini menciptakan kejelasan peran dan mencegah pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi sebelumnya.

Pajak Impor Emas Kini Disamakan dengan Domestik
Pemerintah juga menghapus kewajiban Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk impor emas batangan. Kebijakan ini membuat perlakuan pajak impor dan domestik menjadi setara.
Tarif PPh Pasal 22 atas emas batangan impor kini sebesar 0,25% dari nilai impor. Angka ini sama dengan tarif domestik untuk bullion bank.
Langkah ini mendorong kelancaran arus barang masuk dan menciptakan persaingan harga yang sehat antara produk lokal dan impor.
Importir tidak perlu lagi mengurus SKB, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien.
Baca Juga: Kabar Terbaru Aset Kripto Bebas PPN Mulai 1 Agustus 2025
Rangkuman Kebijakan Pajak Emas Agustus 2025
| Kategori | Tarif PPh 22 | Ketentuan Tambahan |
|---|---|---|
| Konsumen Akhir | 0% | Bebas tanpa SKB, maksimal Rp10 juta |
| LJK Bullion ≤ Rp10 juta | 0% | Bebas pungutan |
| LJK Bullion > Rp10 juta | 0,25% | Ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 |
| Impor Emas Batangan | 0,25% | SKB dihapus, disamakan dengan domestik |
Dampak Langsung Terhadap Transaksi Emas di Indonesia
Kebijakan pajak emas nol persen telah meningkatkan minat beli masyarakat. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat lonjakan transaksi pembelian emas digital sebesar 191% per Juni 2025.
Saldo emas digital BSI kini menembus angka 1 ton dan mengalami pertumbuhan hingga 110% secara tahunan. Data ini menunjukkan respons positif terhadap kebijakan pajak yang lebih sederhana.
Pemerintah berharap, aturan ini bisa mendorong konsumsi emas, memperkuat cadangan devisa, dan mendorong perputaran ekonomi dari sektor logam mulia.
Dengan skema perpajakan yang lebih adil dan transparan, pelaku usaha maupun konsumen mendapat keuntungan bersama dari kebijakan ini.




