Aset Kripto Bebas PPN dan Aturan Terbaru yang Berlaku
Aset kripto bebas PPN mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Peraturan ini menyamakan aset kripto dengan surat berharga yang dikecualikan dari objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meski aset kripto bebas PPN, beberapa layanan pendukung transaksi kripto tetap dikenai pajak. Pemerintah menetapkan tarif pajak berdasarkan jenis jasa yang diberikan. Langkah ini bertujuan memberi kepastian hukum dan menyederhanakan proses pelaporan pajak bagi pelaku industri.
Jasa Kripto Masih Kena PPN Meski Aset Kriptonya Bebas Pajak
Meskipun aset kripto bebas PPN, jasa pendukung seperti platform transaksi dan dompet digital tetap dikenai PPN sebesar 12%.
Berikut daftar layanan yang terkena PPN:
| Jenis Jasa | Tarif PPN | Dasar Pengenaan Pajak |
|---|---|---|
| Penyedia sarana elektronik (PMSE) | 11% | Nilai penggantian × 11/12 dari tarif 12% |
| Jasa dompet elektronik (deposit, withdraw) | 11% | Sama seperti di atas |
| Jasa penambangan (verifikasi transaksi) | 11/12 × 12% | Berdasarkan penghasilan yang diterima oleh penambang |
PPh atas Aset Kripto Naik Mulai Tahun Pajak 2026
Meskipun aset kripto bebas PPN, Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto justru mengalami kenaikan. Kenaikan ini berlaku mulai tahun pajak 2026 dan dikenakan kepada penjual, penambang, serta penyedia layanan transaksi kripto.
Detail tarif PPh terbaru:
0,21% dari nilai transaksi bagi platform terdaftar di Bappebti.
1% dari nilai transaksi untuk platform tidak terdaftar di Bappebti atau berada di luar negeri.
Penambang kripto juga dikenai PPh atas penghasilan yang mereka terima.
Penyelenggara PMSE wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh sesuai aturan baru ini. Apabila mereka lalai, sanksi akan dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pengawasan Aset Kripto Beralih ke OJK Sejak Januari 2025
Seiring dengan pembebasan aset kripto dari PPN, pemerintah juga mengalihkan pengawasan industri ini dari Bappebti ke OJK.
Langkah ini memberikan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pengawasan aset kripto sebagai bagian dari sektor keuangan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pelaku industri diharapkan bisa lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, meskipun aset kripto bebas PPN.
Baca informasi tentang aset dan keuangan lainnya di halaman Bisnis dan Keuangan di Blok Baca.




