Kabar Terbaru Aset Kripto Bebas PPN Mulai 1 Agustus 2025

Aset kripto bebas PPN mulai Agustus 2025. Simak aturan terbaru soal pajak kripto, tarif PPh, dan layanan yang tetap dikenai pajak.

Aset Kripto Bebas PPN

Aset Kripto Bebas PPN dan Aturan Terbaru yang Berlaku

Aset kripto bebas PPN mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Peraturan ini menyamakan aset kripto dengan surat berharga yang dikecualikan dari objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meski aset kripto bebas PPN, beberapa layanan pendukung transaksi kripto tetap dikenai pajak. Pemerintah menetapkan tarif pajak berdasarkan jenis jasa yang diberikan. Langkah ini bertujuan memberi kepastian hukum dan menyederhanakan proses pelaporan pajak bagi pelaku industri.

Jasa Kripto Masih Kena PPN Meski Aset Kriptonya Bebas Pajak

Meskipun aset kripto bebas PPN, jasa pendukung seperti platform transaksi dan dompet digital tetap dikenai PPN sebesar 12%.

Berikut daftar layanan yang terkena PPN:

Jenis JasaTarif PPNDasar Pengenaan Pajak
Penyedia sarana elektronik (PMSE)11%Nilai penggantian × 11/12 dari tarif 12%
Jasa dompet elektronik (deposit, withdraw)11%Sama seperti di atas
Jasa penambangan (verifikasi transaksi)11/12 × 12%Berdasarkan penghasilan yang diterima oleh penambang

Artikel Terbaru

Lihat Semua

Pilihan Editor

Lihat Semua