Starlink Indonesia Sementara Tutup Akses bagi Pengguna Baru
Starlink Indonesia menghentikan sementara pendaftaran pelanggan baru karena keterbatasan kapasitas jaringan yang tersedia. Informasi ini muncul dalam pengumuman resmi Starlink melalui blog perusahaan dengan judul “Catatan Penting untuk Pelanggan Baru di Indonesia.”
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membenarkan bahwa kapasitas layanan internet satelit ini sudah penuh. Starlink juga menghentikan aktivasi perangkat yang dijual lewat retail atau pihak ketiga.

Alasan Penutupan Sementara dan Rencana Kapasitas
Starlink Indonesia menyebutkan bahwa seluruh kapasitas layanan telah terisi untuk pelanggan aktif. Untuk sementara, mereka tidak bisa menampung permintaan baru.
Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung masuk daftar tunggu dan bayar deposit terlebih dulu. Starlink akan membuka layanan baru setelah mereka menyiapkan kapasitas tambahan.
Starlink juga menjalin kerja sama dengan pihak lokal untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas. Starlink belum mengumumkan kapan mereka akan membuka layanan lagi untuk pelanggan baru.
Riwayat Masuknya Starlink Indonesia ke Pasar Nasional
Starlink Indonesia resmi hadir sejak Mei 2024 dan diperkenalkan langsung oleh Elon Musk di Denpasar, Bali. Kehadirannya menandai kerja sama antara SpaceX dan Kementerian Kesehatan.
Fokus utama saat itu adalah penyediaan internet untuk daerah terpencil dan fasilitas kesehatan tanpa koneksi stabil.
Berikut ini kronologi perjalanan awal Starlink Indonesia:
| Peristiwa | Waktu |
|---|---|
| Satelit Nusantara-2 gagal diluncurkan | April 2020 |
| Starlink dapat izin operasional | April 2024 |
| Peluncuran resmi di Bali | Mei 2024 |
| Harga perangkat awal | Rp 7,8 juta |
| Harga promo untuk pelanggan awal | Rp 4,68 juta |
| Biaya langganan bulanan | Rp 750 ribu |
Sorotan terhadap Starlink Indonesia dari Dalam Negeri
Meski banyak disambut karena inovasi teknologinya, Starlink Indonesia mendapat perhatian serius dari pelaku industri dan akademisi. Komdigi menyebut bahwa keputusan penghentian layanan merupakan wewenang internal Starlink.
Namun, beberapa pihak menyoroti aspek regulasi dan kedaulatan data. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan dukungan terhadap pelaku satelit nasional.
Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menilai bahwa operasional Starlink bisa memengaruhi kontrol negara atas spektrum frekuensi dan distribusi data digital.
Poin kritik terhadap Starlink Indonesia meliputi:
Tidak adanya kontrol gateway melalui sistem nasional.
Kurangnya audit terhadap data transmisi satelit.
Tidak ada kepastian hukum dan kontribusi SDM lokal.
Potensi penyalahgunaan di daerah sensitif seperti Papua.
Starlink saat ini juga sedang dalam evaluasi terkait pemenuhan Hak Labuh dan pengajuan pita frekuensi tambahan (E-Band) untuk memperluas jangkauan.
Untuk membaca kabar lain seputar kebijakan fiskal dan isu regulasi terkini, silakan kunjungi halaman Politik dan Berita Nasional di Blok Baca.




