Pemakzulan Bupati Sudewo Didesak Warga Pati Selama Dua Bulan

Warga Pati mendesak DPRD menuntaskan pemakzulan Bupati Sudewo dalam waktu dua bulan. Meski kebijakan PBB-P2 sudah dicabut, desakan publik untuk pencopotan tetap menguat.

Pemakzulan Bupati Sudewo

Pemakzulan Bupati Sudewo kini menjadi isu politik yang paling hangat di Kabupaten Pati. Ribuan warga mendesak DPRD untuk segera menuntaskan proses tersebut dalam waktu tidak lebih dari dua bulan.

Tuntutan ini muncul setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan masyarakat, meski sudah dicabut, tetap meninggalkan kekecewaan mendalam.

Desakan Warga Pati untuk Pemakzulan Bupati Sudewo

Gelombang desakan pemakzulan Bupati Sudewo semakin kuat terdengar di Kabupaten Pati. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut agar DPRD segera menuntaskan proses hak angket dan pemakzulan tersebut tidak lebih dari dua bulan. Menurut mereka, persoalan ini harus cepat diselesaikan agar tidak menambah keresahan masyarakat.

DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

DPRD Pati merespons desakan publik dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo. Pansus ini akan menjadi kunci dalam menilai apakah pemakzulan dapat dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.

Tekanan Publik Setelah Kenaikan PBB-P2

Pemicu utama munculnya tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar pada pertengahan Agustus 2025, yang kemudian berlanjut dengan tuntutan pencabutan kebijakan dan pemakzulan.

Petisi Online Kawal Proses Pemakzulan Bupati Sudewo

Selain turun ke jalan, warga juga meluncurkan petisi online bertajuk “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas”. Petisi tersebut dalam waktu singkat mendapat dukungan ratusan tanda tangan. Posko pengawalan di depan kantor DPRD dan Bupati juga didirikan untuk memastikan transparansi jalannya pansus.

Warga Tetap Desak Pemakzulan Bupati Sudewo Meski Kebijakan Dicabut

Pemakzulan Bupati Sudewo

Meskipun kebijakan kenaikan PBB-P2 telah dicabut, warga menilai langkah itu tidak cukup. Mereka tetap menuntut pemakzulan Bupati Sudewo karena dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Tekanan politik terhadap DPRD Pati pun semakin besar seiring aspirasi warga yang menginginkan proses pemakzulan berjalan transparan dan tepat waktu. 

Baca Juga: Berita Terbaru Bupati Pati Sadewo yang Lengser pada 13 Agustus 2025

Artikel Terbaru

Lihat Semua

Pilihan Editor

Lihat Semua